Kelas UTBK - Sejarah - Lesson 13 | Take the Quiz

Kebijakan Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru dibuktikan dengan ….

Pada tahun 1977, untuk kedua kalinya pemerintah Orde Baru menyelenggarakan pemilu. Namun, pemilu kali ini hanya diikuti oleh tiga partai politik hasil dari kebijakan fusi partai. Fusi partai-partai politik pada masa Orde Baru bertujuan untuk ....

A.melumpuhkan kekuatan politik Orde Lama

B.membungkam kelompok-kelompok kritis dalam partai politik

C.mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan utuh

D.melanggengkan kekuasaan Presiden Suharto melalui stabilitas politik

E.menghilangkan kekuatan-kekuatan politik yang dapat menjadi koalisi Orde Baru

Berikut ini yang merupakan upaya pemerintah sebagai implementasi dari Supersemar adalah ....

A.partai politik harus berlandaskan Pancasila

B.melakukan penyederhanaan partai politik

C.mengangkat Letnan Jenderal Suharto menjadi presiden

D.membentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Ampera

E.meluruskan kembali penyimpangan terhadap UUD 1945

Pada masa awal Orde Baru, pemerintah Indonesia melakukan normalisasi hubungan dengan beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura. Tetapi selain melakukan normalisasi, pemerintah Orde Baru juga memutuskan hubungan diplomatik dengan beberapa negara, di antaranya ....

Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia berusaha memperkuat kerja sama secara regional dan internasional. Berikut ini salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama secara internasional adalah ....

A.berperan aktif dalam menjaga keamanan regional dengan bergabung bersama SEATO

B.mengirimkan Kontingen Garuda sebagai upaya menjaga perdamaian dunia

C.membangun poros kerja sama Jakarta-Peking-Pyongyang

D.membangun poros negara-negara anti kolonialis dan imperialis (NEFO)

E.membangun kembali organisasi Association of Southeast Asia

Berikut ini yang termasuk jawaban Abdurrahman Wahid untuk menanggapi memorandum kedua yang dikeluarkan oleh MPR tanggal 30 April 2001 adalah ....

A.membekukan MPR/DPR-RI

B.mengadakan desentralisasi wilayah

C.membubarkan Kementerian Sosial

D.melakukan kerja sama bilateral dengan Israel

E.menjalankan politik identitas

Abdurrahman Wahid merupakan salah satu presiden Indonesia yang menjabat setelah masa Reformasi. Demi mewujudkan cita-cita reformasi, Abdurrahman Wahid mengeluarkan beberapa kebijakan pembaharuan, di antaranya ….

A.membuka kran kebebesan pers

B.mendirikan Mahkamah Konstitusi

C.membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi

D.mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

E.mengizinkan masyarakat Tionghoa merayakan Imlek

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah berencana membuka hubungan dagang dengan Israel yang kemudian mendapat tentangan keras dari masyarakat, karena ....

A.Israel dapat menyerang Indonesia kapan saja

B.Israel adalah negara yang menjajah Palestina

C.belum ada negara yang melakukan hubungan kerja sama dengan Israel

D.Israel merupakan negara yang sedang terlibat konflik dengan Amerika

E.Palestina dan Indonesia sama-sama pemeluk mayoritas agama Islam yang menentang Israel

Salah satu wujud konkrit dari Perjanjian Helsinki antara GAM dan pemerintah Indonesia adalah ….

A.dicabutnya hak otonomi khusus untuk Provinsi Aceh

B.diizinkannya Aceh untuk membentuk pasukan keamanan mandiri

C.ditarik mundurnya seluruh kekuatan TNI dan Polri yang ada di Aceh

D.diizinkannya masyarakat Aceh untuk membentuk partai politik yang bersifat lokal

E.Aceh memiliki kebebasan untuk mengatur hubungan luar negeri dengan negara lain

Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka berakhir dengan disepakatinya perjanjian damai di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Salah satu poin yang disepakati dalam perjanjian tersebut adalah ….

A.Aceh memperoleh status sebagai daerah istimewa

B.Aceh boleh memiliki bendera sebagai simbol wilayah

C.Aceh memiliki hak-hak otonomi dalam bidang agama, adat, dan pendidikan

D.Aceh diizinkan memiliki polisi syariah serta pasukan militer khusus

E.Aceh diberikan hak untuk menentukan nasib atau referendum